Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mengecam pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait pernyataan bertanggung jawab atas keamanan
Tag: Koalisi Masyarakat Sipil
Koalisi Minta CCTV hingga Jejak Digital Sutrimo Diamankan, Ada Apa?
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aparat penegak hukum mengusut secara tuntas kematian Sutrimo, warga Banyumas, Jawa Tengah, yang diketahui bekerja sebagai
Program BTP Disorot, Organisasi Sipil Minta Supremasi Sipil Dijaga
JAKARTA – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama warga Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang, Banten, mengungkap perkembangan dugaan perampasan lahan yang dikaitkan dengan pembangunan
TNI Bersenjata Jaga Rumah Jampidsus, Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Tiga Tuntutan
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga di sekitar kediaman Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Kematian 5 Peserta Latsarmil KDMP Tak Bisa Dianggap Musibah Biasa
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 yang mengikuti
Dua Peserta Latsarmil Meninggal, Koalisi Sipil Tuntut Evaluasi Peran TNI
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
RPP Tugas TNI Dinilai Langgar Semangat Reformasi
Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI berpotensi mengancam agenda Reformasi 1998 karena dinilai melegitimasi
Koalisi Masyarakat Menolak: RPP TNI Disebut Buka Ruang Intervensi Militer di Sipil
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kritik keras terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia
Dinilai Ancam Negara Hukum, Koalisi Sipil Serukan Penolakan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
Dari LBH hingga AJI, Delapan Pihak Bersatu Gugat UU TNI: “Kami Jaga Demokrasi”
JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menggugat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.