JAKARTA – Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa oleh TNI. Lembaga
Tag: TNI
Ferdinand Hutahaean Nilai Kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejaksaan Wujud Sinergi Antarpenegak Hukum
JAKARTA – Advokat sekaligus mantan politisi PDI Perjuangan, Ferdinan Hutahaean, menilai munculnya anggapan bahwa kunjungan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke
Dua Peserta Latsarmil Meninggal, Koalisi Sipil Tuntut Evaluasi Peran TNI
Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua calon petugas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang mengikuti Program
Pengamat: OMSP Tidak Bisa Dijadikan Alasan Buru Begal
Jakarta – Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam memburu pelaku begal di wilayah Jabodetabek menuai kritik dari sejumlah pengamat militer. Mereka menilai
Komnas HAM: Serangan ke Warga Sipil Langgar Hukum Internasional
JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa penembakan di Papua yang menewaskan sedikitnya 12 warga sipil, termasuk anak-anak
Perpres Terorisme Dinilai Tak Sejalan dengan UU Nomor 5 Tahun 2018, SETARA Buka Suara
Jakarta – Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme terus dikritik publik. Rancangan beleid yang dikabarkan akan segera dikonsultasikan
PBHI Nilai Rancangan Perpres TNI TanganiTerorisme Mengancam Kebebasan Sipil
Jakarta – Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Nasional, Julius Ibrani mengatakan rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam
Ani Widyani: Kebijakan Antiteror Harus Tetap Berbasis Sipil
JAKARTA – Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ani Widyani Soetjipto, mempertanyakan kemunculan draf peraturan presiden mengenai TNI menangani terorisme. Ani berbicara
Masyarakat Sipil Waspadai Ekspansi Kewenangan TNI dalam Penanganan Terorisme
Jakarta – Ketua Centra Initiative, Al Araf, mengatakan TNI tidak bisa menangani terorisme secara mandiri meski dilebur ke dalam satuan tugas atau
Dinilai Ancam Negara Hukum, Koalisi Sipil Serukan Penolakan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme
Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.