Jakarta – Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menegaskan pentingnya kehadiran polisi aktif dalam struktur kelembagaan Kementerian Pelindungan Pekerja
Tag: Polri
Kompak Usai Putusan MK, Dua Menteri Pertahankan Polisi Aktif di Instansi Sipil
Jakarta — Dua menteri Kabinet menyampaikan dukungan terhadap keberadaan anggota Polri aktif yang bertugas di kementerian. Pernyataan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi
Amran: Birokrasi Kementan Terbantu Berkat Kehadiran Polisi Aktif
Jakarta – Menteri Pertanian, Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberadaan anggota Polri aktif di kementerian tidak hanya sah, tetapi juga sangat membantu kerja
Polri Unggul, KPK Merosot: Hasil Survei RPI di Era Pemerintahan Prabowo
Jakarta – Kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat apresiasi positif, sebagaimana yang disebutkan oleh survei terbaru Rumah
Pengamat Intelijen Sebut Polri Lebih Terbuka dan Cepat Respons Isu Publik
Jakarta — Reformasi Polri 2025 memasuki tahap konsolidasi setelah melalui serangkaian evaluasi internal dan perbaikan pasca dinamika unjuk rasa pada Agustus lalu.
Ahli HTN: Jika Tak Penuhi Tupoksi, Polisi Harus Menarik Diri dari Jabatan Sipil
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Ahli: Polri Boleh Isi Jabatan Sipil Sesuai Tupoksi, Jika Tidak Wajib Mundur atau Pensiun
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Polri: Jabatan Sipil untuk Polisi Terbuka Jika Ada Permintaan Kementerian/Lembaga
Jakarta – Polri menjelaskan soal anggota yang menduduki jabatan sipil buntut adanya putusan MK. Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menerangkan, selama
Indonesia Unggul di Asia Pasifik dalam Rasa Aman Versi Gallup
Jakarta – Dua lembaga riset, Litbang Kompas dan Gallup, kompak mencatat tren positif terhadap situasi keamanan di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap Polri
Prof. Juanda Ungkap Kesalahpahaman Publik atas Putusan MK 114/2025
Jakarta – Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Jakarta Prof. Dr. Juanda, SH,MH. memberikan penjelasan komprehensif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi
- Sebelumnya
- 1
- …
- 6
- 7
- 8
- …
- 18
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.